Isu Revisi UU KPK Menguat: Ini Respons Pimpinan DPR dan Arah Pembahasannya

Isu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) kembali menguat di ruang publik pada pertengahan Februari 2026. Perbincangan ini mencuat di tengah beragam komentar politik yang menyinggung posisi UU KPK pascarevisi 2019, termasuk wacana “mengembalikan” aturan ke versi lama. Namun, pimpinan DPR menegaskan belum ada usulan resmi maupun pembahasan kelembagaan terkait perubahan UU KPK. Di saat yang sama, sejumlah pernyataan elite politik menekankan bahwa perubahan undang-undang memiliki prosedur formal yang tidak bisa dilompati, sehingga wacana yang beredar perlu dibaca hati-hati: mana yang sudah masuk mekanisme resmi, dan mana yang masih opini atau diskursus.

Artikel ini merangkum respons pimpinan DPR dan menjelaskan arah pembahasan secara prosedural—apa yang mungkin terjadi berikutnya, dan indikator apa yang sebaiknya dipantau publik.

Mengapa isu revisi UU KPK kembali ramai?

Pemicu utamanya adalah bergulirnya wacana yang mengaitkan UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) dengan kemungkinan perubahan lagi—termasuk gagasan untuk “kembali” ke UU lama (UU No. 30 Tahun 2002). Media nasional melaporkan bahwa diskusi ini memantik respons dari pimpinan DPR yang menegaskan posisi kelembagaan parlemen saat ini.

Selain itu, isu ini ikut mengemuka bersamaan dengan perdebatan pernyataan politik terkait sejarah revisi UU KPK 2019—siapa yang menginisiasi dan bagaimana prosesnya. Beberapa laporan menyebut adanya bantahan atau klarifikasi dari pihak DPR mengenai klaim bahwa revisi 2019 murni inisiatif DPR tanpa peran eksekutif.

Respons pimpinan DPR: “Belum ada usulan resmi, belum ada pembahasan”

Salah satu respons yang paling banyak dikutip datang dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam pemberitaan, Cucun menyatakan bahwa secara kelembagaan DPR belum menerima ataupun membahas agenda perubahan UU KPK dalam bentuk apa pun.

Pernyataan serupa juga muncul saat menanggapi wacana mengembalikan UU KPK ke versi lama—intinya, DPR menyebut belum ada usulan resmi yang masuk sehingga undang-undang yang berlaku saat ini tetap dijalankan.

Dari pimpinan DPR lainnya, Ketua DPR Puan Maharani juga dikutip menyampaikan bahwa belum ada usulan resmi yang masuk ke DPR terkait wacana tersebut.

Kesimpulannya: pada titik waktu pemberitaan itu (sekitar 18–19 Februari 2026), garis besar sikap pimpinan DPR adalah menahan diri dari spekulasi dan menegaskan status formalnya: belum ada dokumen/agenda resmi.

Arah pembahasan (secara prosedural): kalau benar dibahas, jalurnya seperti apa?

Di Indonesia, revisi undang-undang tidak bisa berjalan hanya karena ramai dibicarakan. Ada beberapa penanda formal yang biasanya muncul jika revisi UU KPK benar-benar masuk tahap pembahasan:

1) Ada usulan resmi (inisiatif DPR atau pemerintah)

Sebuah RUU perubahan UU KPK bisa berasal dari:

• inisiatif DPR, atau
• inisiatif pemerintah.

Namun, pimpinan DPR menekankan aspek prosedural penting: pembahasan RUU pada praktiknya memerlukan keterlibatan eksekutif. Dalam konteks perdebatan revisi 2019, Cucun menyoroti bahwa DPR tidak bisa membahas RUU tanpa Surat Presiden (Surpres) sebagai tanda penugasan/perwakilan pemerintah dalam pembahasan.

2) Masuk agenda resmi DPR (misalnya Prolegnas atau penugasan alat kelengkapan)

Jika revisi serius, publik biasanya akan melihat:

• pembicaraan resmi di Badan Legislasi (Baleg) atau komisi terkait,
• pembahasan pengusulan dalam agenda DPR, termasuk sinkronisasi dengan program legislasi.

Dalam berita yang beredar saat isu menguat, justru yang ditegaskan adalah kebalikannya: belum ada agenda/masukan resmi.

3) Pemerintah menyatakan posisi dan penugasan

Sejumlah laporan menyebut pihak pemerintah juga menyatakan belum membahas wacana perubahan UU KPK pada periode ini. Ini penting karena, jika pemerintah tidak mengirim penugasan dan tidak ada sikap resmi, pembahasan substantif akan sulit berjalan.

Jadi, “arah pembahasan” yang paling akurat saat isu menguat ini adalah: masih berada pada level wacana dan respons politik, belum masuk level mekanisme legislasi formal—setidaknya menurut pernyataan pimpinan DPR yang diberitakan.

Apa yang perlu dipantau publik agar tidak terjebak rumor?

Ketika isu revisi UU besar seperti UU KPK ramai, sering muncul potongan informasi yang tercecer. Agar lebih solid, publik bisa memantau indikator berikut:

1. Apakah ada naskah RUU resmi?
   Jika ada, biasanya akan muncul jejak dokumen: judul resmi, pengusul, dan ruang lingkup perubahan.
2. Apakah masuk agenda DPR secara terbuka?
   Misalnya disebut dalam agenda Baleg/komisi atau rapat paripurna.
3. Apakah pemerintah menerbitkan Surpres terkait pembahasan?
   Ini kunci karena beberapa pernyataan pimpinan DPR menekankan pembahasan RUU memerlukan Surpres.
4. Apa sikap formal pimpinan fraksi/komisi terkait?
   Karena dukungan politik biasanya terpetakan melalui sikap fraksi dan alat kelengkapan DPR.

Dampak diskusi revisi: mengapa respons pimpinan DPR jadi penting?

Dalam isu antikorupsi, perubahan kerangka hukum KPK sering dianggap berpengaruh terhadap:

• cara kerja kelembagaan,
• mekanisme pengawasan,
• kewenangan penyelidikan/penyidikan,
• dan persepsi publik terhadap agenda reformasi.

Karena itu, penegasan “belum ada usulan resmi” punya dua dampak langsung:

1. menurunkan eskalasi rumor (setidaknya secara kelembagaan belum bergerak), dan
2. mengalihkan perhatian ke jalur formal: jika ada pihak yang mendorong perubahan, mereka harus membawa usulan melalui mekanisme resmi, bukan sekadar wacana.

Penutup

Isu revisi UU KPK yang kembali menguat pada Februari 2026 memunculkan banyak reaksi, tetapi respons pimpinan DPR yang paling konsisten adalah: belum ada usulan resmi dan belum ada pembahasan kelembagaan. Sejumlah pernyataan juga menggarisbawahi bahwa pembahasan RUU membutuhkan prosedur formal, termasuk keterlibatan pemerintah melalui mekanisme seperti Surpres.

Untuk memahami “arah pembahasan” secara jernih, kuncinya adalah membedakan wacana politik dari langkah legislasi resmi—dan memantau tanda-tanda formalnya: ada naskah RUU, masuk agenda DPR, serta sikap resmi pemerintah dan parlemen.